Pro-Kontra Tabungan untuk Anak Jalanan (KPAI & Kemensos)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, martabat anak sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, rencana Kementerian Sosial memberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk tabungan kepada anak jalanan membutuhkan persiapan matang supaya tidak malah melanggengkan mereka hidup di jalanan.

Ketua KPAI, Hadi Supeno di Magelang kemarin mengatakan, rencana itu merupakan terobosan yang patut dihargai. “Namun tanpa ada perencanaan yang matang, justru akan melanggengkan anak di jalanan karena mereka merasa ada yang menjamin kehidupannya,” kata Hadi Supeno.

Menurutnya, program bantuan Kemensos itu rencananya disalurkan Bulan Juni 2010 untuk sekitar 6.000 anak jalanan di 10 provinsi dengan beban masalah yang relatif tinggi. Setiap anak rata-rata menerima Rp1,2 juta, tergantung hasil penilaian pekerja sosial terhadap anak. Bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan, meningkatkan akses mereka kepada sarana pelayanan sosial dasar, mendukung penguatan kapasitas keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak.

Dalam hal ini, Kemensos melibatkan 25 lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai pendamping untuk melaksanakan program tersebut. “Hingga saat ini penerima bantuan itu masih diidentifikasi,” kata Hadi Supeno. Menurutnya, setiap anak berhak atas jaminan kesehatan dan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Bantuan apa pun untuk anak memang kewajiban negara, hal itu bukan suatu kebijakan istimewa.

Jumlah anak jalanan saat ini yang sekitar 232 ribu dengan berbagai latar belakang dan motif berbeda-beda itu membutuhkan solusi yang tepat dan tidak boleh disamaratakan. Menurutnya, harus ada pemetaan dan identifikasi terhadap setiap anak jalanan. Semua pihak, katanya, tentu sepakat bahwa jalanan bukan tempat layak untuk kehidupan anak. Tujuan program bantuan untuk mereka harus disepakati, apakah terkait dengan ketertiban kota atau pencapaian kesejahteraan anak.

Jika program anak jalanan untuk ketertiban kota, katanya, akan melahirkan razia oleh petugas. Jika program itu untuk kesejahteraan anak, mereka harus menjadi orientasi dan pertimbangan utama. Ia mengatakan, anak dengan kehidupan normal lebih menarik daripada di jalanan. Jika berbaga sarana dan prasarana anak memadai, mereka secara sukarela meninggalkan kehidupan jalanan yang keras itu.

Dikemukakan, kalau pemerintah seharusnya menyiapkan sistem jaminan sosial anak secara menyeluruh tanpa memandang mereka antara lain sebagai anak jalanan, terlantar, atau cacat.  Sistem jaminan itu secara alamiah akan mewujudkan kesejahteraan anak di masyarakat dan jalanan tidak menjadi pilihan mereka untuk mencari materi.

Apapun konsep bantuan untuk anak jalanan, kata mantan wakil Bupati Banjarnegara ini, harus didukung dengan pembangunan infrastruktur secara memadai seperti regulasi, lembaga yang menangani, pelaksana profesional, dan sistem kontrol.

Sumber: Bernas Jogja, Rabu 31 Maret 2010

Tags: , , , , ,

AUTHOR

# Full time business development member, part time philosopher, amateur web programmer, Ubuntu lover, and guitar player.

Satu tanggapan untuk “Pro-Kontra Tabungan untuk Anak Jalanan (KPAI & Kemensos)”

  1. noet
    June 24th, 2010 at 09:50 | #1

    klo menurut saya, sebaiknya sumbangan itu tetap diberikan pi tdk dlm bentuk uang, misal aja memberikan mereka pendidikan ilmu sosial dan ketrampilan untuk bekal masa depan, walau begaimanapun merekakan generasi penerus bangsa ini 💡 😛

Silakan Beri Komentar